Ekonom Ingatkan Risiko Subsidi BBM Bebani Fiskal

FACEINDONESIA.CO.ID- Subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan energi dinilai berperan penting dalam menjaga inflasi Indonesia tetap terkendali di tengah kenaikan harga minyak dunia. Namun, peningkatan kebutuhan anggaran subsidi berpotensi menambah beban fiskal dan memperlebar defisit anggaran negara.

Ekonom Bank CIMB Niaga, Martumpal Mika, mengatakan inflasi yang terkendali dapat membantu menjaga daya beli masyarakat, terutama ketika harga minyak dunia mengalami kenaikan.

Bacaan Lainnya

“Dengan inflasi yang rendah, daya beli masyarakat bisa tetap terjaga,” kata Martumpal saat dihubungi RM.id, Selasa (13/10/2026).

Meski demikian, menurutnya, pemerintah perlu memperhitungkan konsekuensi anggaran dari kebijakan subsidi energi. Jika kebutuhan subsidi BBM terus meningkat, tekanan terhadap keuangan negara juga berpotensi semakin besar.

Martumpal menjelaskan, tingginya kebutuhan subsidi energi dapat memperlebar defisit fiskal. Kondisi tersebut bahkan berpotensi mendorong pemerintah menambah utang, terutama ketika risiko kenaikan suku bunga global masih membayangi perekonomian.

Di sisi lain, pemerintah juga menghadapi tantangan untuk menjaga inflasi agar tetap berada dalam sasaran yang telah ditetapkan. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sebelumnya mengingatkan pemerintah pusat dan daerah agar mewaspadai kenaikan inflasi yang semakin mendekati batas atas target pemerintah.

Berdasarkan data inflasi September 2026, inflasi Indonesia tercatat sebesar 3,28 persen. Angka tersebut meningkat dibandingkan Agustus 2026 yang mencapai 3,19 persen, sekaligus mendekati batas atas target inflasi pemerintah sebesar 3,5 persen.

Tito meminta pemerintah pusat dan daerah memperkuat koordinasi serta meningkatkan upaya pengendalian inflasi agar kenaikan harga tidak melampaui ambang batas tersebut.

“Ini sudah mendekati ke titik yang penting bagi kita, yaitu threshold tertinggi yang ditarget pemerintah adalah 3,5 persen. Kita harus berusaha keras, pusat dan daerah, agar jangan sampai di atas 3,5,” ujar Tito dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di Jakarta, Senin (12/10/2026).

Situasi ini menunjukkan adanya tantangan bagi pemerintah dalam menjaga stabilitas harga sekaligus mengendalikan pengeluaran negara. Di satu sisi, subsidi energi dapat membantu meredam tekanan harga dan menjaga daya beli masyarakat. Namun, di sisi lain, peningkatan kebutuhan anggaran subsidi harus dikelola secara hati-hati.

Pengelolaan subsidi yang tepat menjadi penting agar upaya menjaga inflasi tidak menimbulkan tekanan berlebihan terhadap APBN. Dengan demikian, pemerintah perlu menyeimbangkan perlindungan daya beli masyarakat dengan keberlanjutan fiskal dalam menghadapi dinamika harga minyak dunia.(ZID)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *