FACEINDONESIA.CO.ID- Badan Pusat Statistik (BPS) memperkuat kerja sama statistik dengan Turki, Arab Saudi, dan Mesir melalui Sidang ke-15 Organisation of Islamic Cooperation Statistical Commission (OIC-StatCom) di Jeddah, Arab Saudi, 29 September-1 Oktober 2026.
Forum tersebut dihadiri pimpinan 57 National Statistical Office (NSO) negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Indonesia menyampaikan pandangan mengenai pengembangan statistik sekaligus berbagi pengalaman transformasi statistik nasional.
Delegasi BPS dipimpin Wakil Kepala BPS Sonny Harry Budiutomo Harmadi. Sonny menjadi pembicara dalam tiga sesi yang membahas modernisasi statistik penduduk dan perumahan, persiapan penerapan System of National Accounts 2025 (SNA 2025), serta pemantauan Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya Tujuan 6 tentang air bersih dan sanitasi.
Persiapan Sensus Penduduk 2030
Dalam pembahasan statistik penduduk dan perumahan, Sonny menjelaskan transformasi sistem statistik Indonesia yang semakin mengarah pada pemanfaatan data terintegrasi. Teknologi dan data administrasi menjadi bagian penting, namun BPS tetap memperkuat survei dan verifikasi lapangan untuk menjaga akurasi data.
Transformasi tersebut juga menjadi bagian dari persiapan Sensus Penduduk 2030. BPS berencana memanfaatkan register penduduk dan data administrasi sebagai basis statistik kependudukan yang dilengkapi survei, verifikasi lapangan, serta mekanisme penjaminan kualitas.
“Transformasi statistik kependudukan tidak hanya soal pemanfaatan teknologi, tetapi juga bagaimana memastikan data administrasi dapat terintegrasi dan tetap melalui proses verifikasi serta penjaminan kualitas,” ujar Sonny dalam keterangan tertulis, Minggu (4/10/2026).
BPS juga menyampaikan perkembangan persiapan Indonesia menerapkan SNA 2025. Saat ini, proses tersebut masih berada pada tahap asesmen dan persiapan, termasuk penelaahan metodologi, penguatan kapasitas sumber daya manusia, serta pembangunan infrastruktur statistik.
Pembaruan sistem neraca nasional diperlukan agar statistik ekonomi dapat merekam perubahan struktur produksi, pola konsumsi, dan dinamika ketenagakerjaan secara lebih komprehensif.
Salah satu tantangan yang menjadi perhatian adalah aktivitas ekonomi informal yang belum sepenuhnya tercermin dalam kerangka SNA 2008.
Untuk memperkuat pengukuran tersebut, BPS memanfaatkan hasil Experimental Time Use Study 2023. Studi itu memperkirakan nilai jasa rumah tangga yang tidak dibayar setara dengan sekitar 13,63 persen dari PDB Indonesia pada 2023.
“Temuan ini menunjukkan besarnya aktivitas ekonomi yang selama ini relatif belum terlihat dalam statistik konvensional. Pengukuran aktivitas tersebut menjadi salah satu aspek penting dalam pengembangan statistik ekonomi ke depan,” kata Sonny.
BPS Bahas Data Air dan Sanitasi
Dalam pembahasan SDGs Tujuan 6, BPS berbagi pengalaman Indonesia dalam mengukur akses rumah tangga terhadap air minum dan sanitasi.
Pengukuran dilakukan antara lain melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), yang menjadi salah satu sumber penting untuk memantau perkembangan akses masyarakat terhadap layanan dasar.
Namun, BPS menilai integrasi dengan berbagai sumber data lainnya tetap diperlukan untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap mengenai kualitas dan keberlanjutan layanan air minum serta sanitasi.
“Susenas menjadi salah satu sumber penting untuk melihat akses masyarakat terhadap layanan dasar. Namun, integrasi berbagai sumber data tetap diperlukan agar pengukuran pembangunan dapat dilakukan secara lebih komprehensif,” ujar Sonny.
Di sela persidangan, BPS juga menggelar sejumlah pertemuan bilateral dengan lembaga statistik dan institusi internasional.
Pertemuan dilakukan dengan Presiden Turkish Statistical Institute (TurkStat), Presiden General Authority for Statistics (GASTAT) Arab Saudi, Kepala Central Agency for Public Mobilization and Statistics (CAPMAS) Mesir, serta pimpinan Islamic Development Bank (IsDB).
Sejumlah agenda kerja sama yang dibahas mencakup pengembangan statistik halal, penghitungan PDB syariah, sinkronisasi data ekspor-impor untuk mengantisipasi masalah under invoicing, serta pengembangan metode penghitungan kemiskinan multidimensi.(ZID)
