FACEINDONESIA.CO.ID- Badan Pusat Statistik (BPS) memperkuat kerja sama statistik dengan negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Upaya ini dilakukan melalui partisipasi Indonesia dalam Sidang ke-15 Organisation of Islamic Cooperation Statistical Commission (OIC-StatCom) di Jeddah, Arab Saudi, pada 29–30 September 2026.
Forum tersebut dihadiri pimpinan lembaga statistik nasional dari 57 negara anggota OKI. Dalam pertemuan itu, Indonesia berbagi pengalaman mengenai pengembangan dan transformasi statistik nasional.
Delegasi BPS dipimpin Wakil Kepala BPS, Sonny Harry Budiutomo Harmadi. Di sela persidangan, BPS menggelar pertemuan bilateral dengan sejumlah lembaga statistik dan institusi internasional untuk membahas peluang kerja sama.
Pertemuan tersebut melibatkan Turkish Statistical Institute (TURKSTAT), General Authority for Statistics (GASTAT) Arab Saudi, Central Agency for Public Mobilization and Statistics (CAPMAS) Mesir, serta Islamic Development Bank (IsDB).
Sejumlah agenda yang dibahas meliputi pengembangan statistik halal, penghitungan Produk Domestik Bruto (PDB) syariah, sinkronisasi data ekspor-impor untuk mengantisipasi under invoicing, serta pengembangan metode penghitungan kemiskinan multidimensi.
Sonny juga menjadi pembicara dalam tiga sesi persidangan yang membahas modernisasi statistik penduduk dan perumahan, persiapan penerapan System of National Accounts 2025 (SNA 2025), serta pemantauan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya Tujuan 6 tentang air bersih dan sanitasi.
BPS Siapkan Sensus Penduduk 2030
Dalam pembahasan statistik penduduk dan perumahan, Sonny memaparkan transformasi sistem statistik Indonesia yang semakin mengandalkan integrasi data.
Pemanfaatan teknologi dan data administrasi terus dikembangkan. Meski demikian, BPS tetap memperkuat survei, verifikasi lapangan, dan mekanisme penjaminan kualitas untuk menjaga akurasi data.
Langkah tersebut menjadi bagian dari persiapan Sensus Penduduk 2030. BPS berencana memanfaatkan data registrasi penduduk dan administrasi sebagai dasar statistik kependudukan, yang akan dilengkapi dengan survei serta verifikasi lapangan.
“Transformasi statistik kependudukan tidak hanya soal pemanfaatan teknologi, tetapi juga bagaimana memastikan data administrasi dapat terintegrasi dan tetap melalui proses verifikasi serta penjaminan kualitas,” ujar Sonny.
BPS juga menyampaikan perkembangan persiapan penerapan SNA 2025. Saat ini, Indonesia masih berada pada tahap asesmen dan persiapan, termasuk penelaahan metodologi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pembangunan infrastruktur statistik.
Pembaruan sistem neraca nasional diperlukan agar statistik ekonomi dapat menggambarkan perubahan struktur produksi, pola konsumsi, dan dinamika ketenagakerjaan secara lebih menyeluruh.
Salah satu tantangannya adalah aktivitas ekonomi informal yang belum sepenuhnya tercatat dalam kerangka SNA 2008.
Untuk memperkuat pengukuran aktivitas ekonomi tersebut, BPS memanfaatkan hasil Experimental Time Use Study 2023. Studi ini memperkirakan nilai jasa rumah tangga tidak berbayar setara dengan sekitar 13,63 persen dari PDB Indonesia pada 2023.
“Temuan ini menunjukkan besarnya aktivitas ekonomi yang selama ini relatif belum terlihat dalam statistik konvensional. Pengukuran aktivitas tersebut menjadi salah satu aspek penting dalam pengembangan statistik ekonomi ke depan,” kata Sonny.
BPS Bahas Data Air Bersih dan Sanitasi
Dalam pembahasan SDGs Tujuan 6, BPS berbagi pengalaman mengenai pengukuran akses rumah tangga terhadap air minum dan sanitasi di Indonesia.
Pengukuran tersebut dilakukan antara lain melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), yang menjadi salah satu sumber data untuk memantau akses masyarakat terhadap layanan dasar.
Namun, integrasi dengan berbagai sumber data lainnya tetap diperlukan agar informasi mengenai kualitas dan keberlanjutan layanan air minum serta sanitasi dapat tergambar lebih lengkap.
Perkuat Statistik Haji dan Perdagangan
Bersama GASTAT Arab Saudi, BPS membahas pengembangan statistik haji dan umrah. Pengukuran tidak hanya berfokus pada jumlah jemaah, tetapi juga aktivitas ekonomi yang muncul selama perjalanan ibadah.
Data mengenai pengeluaran jemaah, lama tinggal, akomodasi, transportasi, konsumsi, dan aktivitas pariwisata dinilai dapat memberikan gambaran lebih menyeluruh mengenai ekosistem ekonomi haji dan umrah.
“Kami melihat statistik haji dan umrah dapat dikembangkan lebih jauh, tidak hanya dari jumlah jemaah, tetapi juga karakteristik perjalanan dan aktivitas ekonomi yang menyertainya,” ujar Sonny.
Kedua lembaga juga menjajaki kerja sama dalam statistik perdagangan dan pariwisata. Di bidang perdagangan, pembahasan mencakup peningkatan kualitas, ketepatan waktu, dan konsistensi data ekspor-impor melalui pemanfaatan data administrasi serta sumber data alternatif.
Sementara di sektor pariwisata, pertukaran pengalaman dapat mencakup pengukuran pengeluaran wisatawan, pola perjalanan, serta pemanfaatan data perbatasan dan sumber administrasi lainnya.
BPS dan TURKSTAT Teken MoU
Dalam rangkaian Sidang OIC-StatCom, BPS dan TURKSTAT menandatangani nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) untuk memperkuat kerja sama statistik Indonesia dan Turki.
Kerja sama tersebut mencakup pertukaran pengalaman mengenai metodologi sensus modern, integrasi data administrasi, serta transformasi digital dalam penyelenggaraan statistik resmi.
BPS mendorong agar kesepakatan tersebut segera ditindaklanjuti melalui program kerja tahunan yang konkret dan terukur.
Pengalaman TURKSTAT dalam mengembangkan sensus berbasis register menjadi salah satu bahan pembelajaran bagi Indonesia. Sistem tersebut didukung data penduduk dan alamat, data administrasi, informasi geospasial, serta mekanisme penilaian cakupan dan kualitas data.
“Pengalaman TURKSTAT dalam pengembangan sensus berbasis register menjadi salah satu pembelajaran penting bagi Indonesia dalam mempersiapkan Sensus Penduduk 2030,” kata Sonny.
Sementara itu, pertemuan BPS dengan CAPMAS Mesir menghasilkan kesepakatan mengenai rencana penandatanganan MoU Indonesia-Mesir. Penandatanganan tersebut direncanakan berlangsung saat kunjungan Presiden Mesir ke Indonesia dalam waktu dekat.
Kerja sama kedua lembaga akan berfokus pada modernisasi statistik dan penerapan standar internasional terbaru.
BPS juga bertemu dengan Statistical, Economic and Social Research and Training Centre for Islamic Countries (SESRIC). Dalam pertemuan itu, BPS menyatakan kesediaannya menjadi tuan rumah konferensi ke-16 OIC-StatCom pada 2027. Kesiapan tersebut mendapat dukungan dari seluruh delegasi yang hadir.
Partisipasi Indonesia dalam forum OIC-StatCom memperluas peluang pertukaran pengetahuan dan praktik terbaik di bidang statistik dengan negara-negara anggota OKI.
Melalui penguatan kerja sama internasional, BPS berupaya meningkatkan kualitas sistem data agar mampu mendukung perumusan kebijakan pembangunan yang lebih akurat, terukur, dan sesuai dengan kebutuhan nasional maupun standar internasional.(ZID)
