FACEINDONESIA.CO.ID-Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memperkuat pendampingan bagi pengusaha UMKM terdampak bencana di Sumatera Barat agar dapat memulihkan usaha, memperluas pasar, dan meningkatkan daya saing.
Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan kapasitas produksi, perluasan akses pemasaran, serta fasilitasi pembiayaan untuk mendukung keberlanjutan usaha dan mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat pascabencana.
Wakil Menteri UMKM Helvi Moraza menegaskan, pemulihan UMKM terdampak bencana membutuhkan penanganan serius dan berkelanjutan. Pemerintah berkomitmen memastikan para pengusaha tidak hanya kembali menjalankan usahanya, tetapi juga mampu berkembang dan naik kelas.
“Dampak bencana terhadap UMKM dan bagaimana mengantisipasinya justru menjadi tantangan paling berat setelah bencana terjadi. Karena itu, kami hadir untuk memastikan pengusaha UMKM mendapatkan pendampingan agar bisa memulai kembali usahanya dan menjaga keberlanjutannya,” ujar Helvi dalam kegiatan Peningkatan Kapasitas Wirausaha Terdampak Bencana di Kampus Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat, Jumat (2/10/2026).
Helvi mengungkapkan, pemerintah telah menyalurkan bantuan Presiden kepada sekitar 38 ribu UMKM terdampak bencana di Sumatera Barat dengan total alokasi sekitar Rp115 miliar.
Menurutnya, bantuan tersebut perlu diikuti program pemberdayaan agar pelaku usaha dapat kembali produktif dan mengembangkan bisnisnya secara berkelanjutan.
Selain bantuan, Kementerian UMKM memberikan pelatihan dan pendampingan untuk membantu pengusaha membangun kembali usaha yang terdampak.
Pemulihan UMKM pascabencana tidak hanya berkaitan dengan kerusakan peralatan produksi dan kehilangan persediaan barang. Pelaku usaha juga menghadapi tantangan untuk mendapatkan kembali pelanggan, memperluas pasar, dan menjaga perekonomian keluarga.
Karena itu, pendampingan difokuskan pada peningkatan kualitas produk, kapasitas produksi, pemasaran, serta akses pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan usaha.
Sebelumnya, Kementerian UMKM telah mengaktifkan Klinik UMKM Minang Bangkit pada 23 Januari 2026. Program ini memiliki tiga tahapan pendampingan, yakni pulih mental, pulih usaha, dan bertumbuh.
Melalui tahapan tersebut, pelaku UMKM diharapkan dapat kembali membangun kesiapan berusaha, memulihkan kegiatan produksi, hingga meningkatkan produktivitas dan daya saing.
Dalam program Peningkatan Kapasitas Wirausaha Terdampak Bencana, penguatan kapasitas diarahkan untuk membantu pelaku usaha memasuki tahap pertumbuhan.
Program ini dirancang menjangkau 1.475 pengusaha UMKM dan wirausaha di tiga regional, termasuk 752 peserta Regional II yang dipusatkan di Kota Padang.
Helvi menegaskan, keberhasilan program tidak cukup diukur dari jumlah peserta pelatihan. Dampaknya harus terlihat melalui peningkatan produksi, bertambahnya pesanan, meluasnya pasar, pertumbuhan pendapatan, serta terjaganya mata pencaharian masyarakat.
“Keberhasilan kita juga tidak cukup diukur dari jumlah pelatihan atau peserta yang hadir. Ukurannya harus terlihat pada perubahan nyata seperti produksi kembali berjalan, pesanan bertambah, pasar terbuka, pendapatan meningkat, dan mata pencaharian masyarakat tetap terjaga,” jelasnya.
Untuk menjaga keberlanjutan program, Helvi mendorong kolaborasi antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, lembaga inkubator, perbankan, dan mitra strategis lainnya.
Kolaborasi tersebut diharapkan dapat memastikan pelaku UMKM memperoleh pendampingan lanjutan, konsultasi, informasi layanan, akses pembiayaan, serta solusi atas kendala pengembangan usaha.
Pada kesempatan yang sama, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah mengapresiasi langkah Kementerian UMKM dalam membantu pemulihan usaha masyarakat terdampak bencana.
Menurut Mahyeldi, UMKM memiliki peran penting dalam menopang perekonomian Sumatera Barat dan menjadi sumber penghidupan masyarakat.
“Sumatera Barat memiliki hampir 750 ribu UMKM. Jika satu UMKM menopang satu keluarga dengan rata-rata lima orang, maka hampir empat juta masyarakat kita bergantung pada aktivitas ekonomi UMKM. Ini menunjukkan betapa pentingnya penguatan sektor UMKM bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Sumatera Barat,” ujar Mahyeldi.
Ia menambahkan, pendampingan bagi UMKM terdampak bencana diperlukan untuk membantu masyarakat membenahi dan membangun kembali usahanya. Proses tersebut membutuhkan kerja sama berbagai pihak agar pemulihan berjalan berkelanjutan.
Melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah, perguruan tinggi, dunia usaha, serta lembaga pembiayaan, Kementerian UMKM berharap ekosistem pendampingan dapat semakin kuat dan sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha.
Dengan demikian, pemulihan UMKM pascabencana di Sumatera Barat diharapkan tidak hanya mengembalikan aktivitas usaha, tetapi juga meningkatkan produktivitas, memperluas peluang ekonomi, dan memperkuat daya saing produk lokal.(ZID)
