FACEINDONESIA.CO.ID- PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI terus mempercepat penyaluran Kredit Program Perumahan (KPP) untuk mendukung Program 3 Juta Rumah. Hingga 8 September 2026, penyaluran KPP BRI mencapai Rp12 triliun kepada 83.210 debitur di seluruh Indonesia.
Direktur Consumer Banking BRI Aris Hartanto mengatakan, penyaluran KPP merupakan bagian dari komitmen BRI dalam memperluas akses pembiayaan perumahan sekaligus memperkuat ekosistem perumahan nasional.
“Langkah ini menjadi bukti nyata sinergi kelembagaan dalam membangun ekosistem perumahan yang berkelanjutan,” ujar Aris dalam keterangan resmi, Minggu (20/9/2026).
Dalam kegiatan Sosialisasi Program Pembiayaan Perumahan KPP dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) Wilayah Jakarta, BRI juga memaparkan perkembangan penyaluran pembiayaan perumahan.
Khusus wilayah Jakarta, hingga 8 September 2026, penyaluran KPP BRI mencapai Rp427,5 miliar kepada 1.619 debitur. Jumlah tersebut terdiri dari pembiayaan sisi pasokan (supply) Rp242,5 miliar kepada 110 debitur dan sisi permintaan (demand) Rp185 miliar kepada 1.509 debitur UMKM.
Dari sisi pasokan, pembiayaan diberikan kepada pengembang sebesar Rp73,6 miliar untuk 29 debitur, toko bahan bangunan Rp39,8 miliar untuk 23 debitur, serta kontraktor perumahan Rp129,1 miliar untuk 58 debitur.
Secara nasional, realisasi penyaluran FLPP telah mencapai 25.030 unit rumah dari target komitmen penyaluran 60 ribu unit pada tahun ini.
Aris mengatakan, sosialisasi KPP dilakukan untuk memperluas informasi kepada masyarakat mengenai kemudahan akses pembiayaan perumahan melalui perbankan.
Menurutnya, program tersebut tidak hanya membantu masyarakat mendapatkan rumah dengan pembiayaan terjangkau, tetapi juga mendukung pengembangan ekosistem perumahan secara menyeluruh.
“BRI akan terus memperkuat perannya dalam mendukung percepatan Program 3 Juta Rumah, melalui sinergi dengan Pemerintah dan pengembang,” katanya.
Untuk memperluas akses pembiayaan, BRI menyediakan berbagai penawaran KPR Sejahtera dan fasilitas KPP hingga 31 Desember 2026. Penawaran tersebut antara lain uang muka atau down payment (DP) mulai 1 persen dan suku bunga tetap 5 persen hingga 20 tahun.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengapresiasi peran BRI dalam menjalankan program pembiayaan perumahan agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.
“Implementasi program di tingkat pelaksana menjadi kunci agar kebijakan Pemerintah dirasakan masyarakat,” ujar Maruarar.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Segara Institute Piter Abdullah menilai KPP menjadi salah satu instrumen untuk memperluas akses kepemilikan rumah, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah.
Menurut Piter, suku bunga yang ditetapkan pemerintah dapat membantu masyarakat yang sebelumnya kesulitan menabung untuk memiliki rumah melalui skema cicilan.
Namun, ia menilai masih terdapat tantangan berupa persyaratan administrasi dan lokasi rumah. Sebagian masyarakat yang berhak menerima KPP dinilai masih kesulitan memenuhi persyaratan awal. Selain itu, lokasi rumah yang jauh dari pusat pekerjaan dapat menambah beban biaya transportasi.(ZID)
