FACEINDONESIA.CO.ID- Keterlambatan pembayaran dana subsidi dan kompensasi energi kepada PT Pertamina (Persero) dan PT PLN (Persero) dinilai berisiko menimbulkan efek domino terhadap rantai pasok energi nasional.
Ekonom Konstitusi, Defiyan Cori, mengatakan pelunasan subsidi dan kompensasi oleh pemerintah menjadi faktor penting untuk menjaga kinerja Pertamina dan PLN serta memastikan pelayanan energi kepada masyarakat tetap berjalan optimal.
Menurut Defiyan, kedua BUMN tersebut memiliki ekosistem bisnis yang luas dan melibatkan banyak vendor serta mitra kerja. Karena itu, keterlambatan pembayaran dari pemerintah berpotensi mengganggu arus kas perusahaan dan kewajiban kepada para rekanan.
“Gangguan pelayanan barang subsidi tentu menjadi keniscayaan, apalagi di tengah fluktuasi harga keekonomian energi primer seperti minyak dan gas bumi dunia, batu bara, dan bahan penolong produksi lainnya,” ujar Defiyan dalam keterangannya, Sabtu (29/8/2026).
Ia mengingatkan, persoalan tersebut tidak hanya berdampak pada Pertamina dan PLN. Jika arus kas kedua perusahaan terganggu, pembayaran kepada vendor dan mitra kerja juga dapat mengalami keterlambatan.
Kondisi itu pada akhirnya berpotensi menekan modal kerja dan mengganggu penyediaan BBM bersubsidi maupun pasokan batu bara untuk pembangkit listrik PLN.
Defiyan menilai, semakin lama pemerintah menunda pembayaran penggantian subsidi dan kompensasi, semakin besar pula risiko gangguan pada sektor hilir, mulai dari distribusi BBM melalui SPBU hingga keandalan pasokan listrik bagi masyarakat.
“Kekosongan dan kelangkaan BBM subsidi dan jenis tertentu di berbagai daerah mustahil dapat dielakkan jika persoalan ini tidak segera ditangani serius oleh pemerintah,” pungkasnya.(ZID)
