FACEINDONESIA.CO.ID- Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) sekaligus Rektor Universitas Paramadina, Prof. Didik J. Rachbini, menilai Indonesia telah mencatat kemajuan ekonomi selama 81 tahun kemerdekaan. Namun, masih ada tantangan besar untuk mewujudkan kesejahteraan yang adil dan merata.
Didik mengatakan, tujuan kemerdekaan sebagaimana tercantum dalam konstitusi, yakni memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sejalan dengan tema HUT ke-81 RI, “Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur.”
Menurutnya, semangat tersebut mencakup kolektivitas, sinergi, dan pertumbuhan sebagai bagian penting dalam pembangunan ekonomi nasional.
“Sudah ada kemajuan yang berarti dalam mencapai tujuan kesejahteraan umum, tetapi masih jauh dari adil dan setara dengan negara-negara lain,” kata Didik dalam refleksinya mengenai kondisi ekonomi Indonesia, Sabtu (15/8/2026).
Ia mengingatkan, Indonesia pernah mengalami keterpurukan ekonomi pada 1998 dengan pendapatan per kapita sekitar 455 dolar AS. Setelah proses transisi pada masa pemerintahan Presiden BJ Habibie, stabilitas ekonomi dan politik mulai kembali terbentuk.
Pada periode tersebut, nilai tukar rupiah yang sempat mencapai sekitar Rp16.400 per dolar AS berhasil distabilkan hingga sekitar Rp6.500 per dolar AS. Sejumlah fondasi kelembagaan juga diperkuat, termasuk melalui Undang-Undang Bank Indonesia dan regulasi antimonopoli.
Didik juga menilai kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dan Presiden Megawati Soekarnoputri turut memberikan kontribusi terhadap perkembangan ekonomi hingga Indonesia menjadi salah satu negara dengan perekonomian terbesar dan bergabung dalam G20.
“Indonesia kemudian masuk menjadi negara besar dalam ekonomi, yakni G20 dengan pendapatan 5 ribu dolar per kapita,” ujarnya.
Meski demikian, ia menilai capaian tersebut masih tertinggal dibandingkan sejumlah negara lain. Ia mencontohkan Korea Selatan yang pada 1960-an memiliki tingkat pendapatan yang tidak jauh berbeda dengan Indonesia. Setelah sekitar 50 tahun, pendapatan per kapita Korea Selatan mencapai sekitar 36 ribu dolar AS, sedangkan Indonesia berada di kisaran 5 ribu dolar AS.
Kelas Menengah Tergerus
Didik juga menyoroti penurunan jumlah masyarakat kelas menengah dalam beberapa tahun terakhir. Padahal, kelas menengah menjadi salah satu penopang konsumsi dan pertumbuhan ekonomi.
Mengutip studi LPEM FEB UI, sekitar 8,5 juta orang keluar dari kelompok kelas menengah pada periode 2018 hingga 2023. Jumlah kelas menengah yang pada 2018 mencapai sekitar 60 juta orang atau 23 persen dari populasi turun menjadi sekitar 52 juta orang atau 18,8 persen pada 2023.
“Ini merupakan pertanda bahwa kesejahteraan golongan menengah dan bawah masih menjadi masalah besar di negeri ini,” katanya.
Menurut Didik, kondisi tersebut menjadi salah satu tantangan yang diwarisi Presiden Prabowo Subianto. Pertumbuhan ekonomi yang selama ini berada di kisaran lima persen dinilai belum cukup untuk meningkatkan kesejahteraan secara merata.
Ia juga menyoroti ketimpangan tabungan masyarakat. Jumlah rekening dengan saldo hingga Rp100 juta disebut meningkat dari sekitar 292 juta rekening pada 2019 menjadi 666 juta rekening, sementara rata-rata saldonya turun dari sekitar Rp2,9 juta menjadi Rp2,7 juta.
Sebaliknya, jumlah pemilik rekening dengan simpanan di atas Rp5 miliar meningkat dari sekitar 8.500 orang menjadi 129 ribu orang. Rata-rata tabungan kelompok tersebut juga naik dari sekitar Rp24 miliar menjadi Rp35 miliar.
Menurut Didik, tergerusnya kelas menengah dan tabungan masyarakat dapat menurunkan daya tahan rumah tangga terhadap guncangan ekonomi. Kondisi tersebut juga berpotensi membuat masyarakat menunda pembelian barang tahan lama serta mengurangi investasi untuk pendidikan dan kesehatan keluarga.
“Masalah ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat seperti ini memunculkan kecemasan mengenai masa depan pekerjaan dan pendapatan,” ujarnya.
Dalam perspektif ekonomi perilaku, hilangnya rasa aman dapat memengaruhi persepsi masyarakat terhadap pemerintah dan kebijakan yang ditempuh. Karena itu, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian agar tidak berkembang menjadi sumber destabilisasi ekonomi dan sosial politik.
Dorong Ekonomi Berorientasi Ekspor
Didik menilai Presiden Prabowo berupaya mengubah arah kebijakan ekonomi dengan memperbesar peran negara. Presiden Prabowo, kata dia, juga menyoroti struktur ekonomi yang masih dikuasai konglomerasi serta penyaluran kredit perbankan yang lebih banyak dinikmati pengusaha besar.
Karena itu, transformasi struktur ekonomi diperlukan dari bentuk segitiga dengan porsi terbesar berada di lapisan atas menuju struktur belah ketupat yang ditandai dengan menguatnya kelompok menengah.
Namun, transformasi tersebut tidak cukup hanya mengandalkan kebijakan yang berorientasi ke dalam dan sumber daya alam.
“Ekonomi nasional justru akan kuat jika jaringan ke luar atau ekonomi sektor luar negeri kuat sehingga bersaing di pasar internasional dengan perolehan devisa yang besar,” kata Didik.
Indonesia, lanjutnya, perlu memperkuat perdagangan internasional, ekspor, dan daya saing industri nasional. Ia menilai Indonesia masih tertinggal dari Vietnam dalam perdagangan luar negeri sehingga perlu mengejar ketertinggalan tersebut untuk mendorong pertumbuhan ekonomi 6-7 persen.
“Ini yang harus dikejar untuk mengejar pertumbuhan 6-7 persen,” ujar Didik.(SAN)
