FACEINDONESIA.CO.ID – Balai Litbang Agama (BLA) Jakarta dan Pemkot Administrasi Jakarta Timur membahas rencana pengukuran Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB). Langkah kolaboratif ini diambil dalam rangka penguatan kerukunan umat beragama berbasis data.
Hal ini dibahas bersama dalam audiensi tim BLA Jakarta di kantor Wali Kota Jakatar Timur. Kedua pihak juga merencanakan untuk menyelenggarakan Sarasehan Trilogi Kerukunan.
Kepala BLA Jakarta, Irhason, menjelaskan bahwa pengukuran indeks KUB dan sarasehan dirancang untuk menghasilkan data dan rekomendasi yang dapat dimanfaatkan pemerintah daerah dalam memperkuat kehidupan masyarakat yang harmonis. Hasil pengukuran diharapkan menjadi dasar penyusunan kebijakan yang lebih tepat sasaran sesuai karakteristik sosial masyarakat.
“Pengukuran IKUB tidak hanya menghasilkan angka indeks, tetapi juga memetakan kondisi toleransi, kesetaraan, dan kerja sama antarumat beragama di setiap wilayah,” ungkapnya di Kantor Wali Kota Jakarta Timur, Rabu (8/7/2026).
Irhason juga mengatakan bahwa pengukuran IKUB diarahkan untuk mengevaluasi efektivitas program kerukunan sekaligus menyediakan peta kondisi kerukunan di tingkat kecamatan dan kelurahan. “IKUB memberikan potret kerukunan yang presisi sehingga intervensi kebijakan dapat disesuaikan dengan karakteristik sosiologis wilayah,” katanya.
Terkait Sarasehan Trilogi Kerukunan, acara ini akan melibatkan pemerintah daerah, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), tokoh agama, akademisi, organisasi kemasyarakatan, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Forum tersebut diharapkan menghasilkan rekomendasi kebijakan berbasis data sekaligus memperkuat ruang dialog lintas pemangku kepentingan.
Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Kota Administrasi Jakarta Timur, Achmad Salahuddin, mendukungan dua rencana ini. Menurutnya, pendekatan berbasis riset akan membantu pemerintah daerah menyusun kebijakan yang lebih terarah dalam menjaga kerukunan masyarakat.
“Kami mendukung penuh upaya pemotretan kondisi kerukunan di wilayah Jakarta Timur sebagai dasar penyusunan kebijakan yang lebih tepat sasaran,” ujar Achmad.
Ia menambahkan, Pemkot Jakarta Timur siap membahas bentuk kerja sama lanjutan sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku sehingga program tersebut dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.
Audiensi juga dimanfaatkan sebagai forum diskusi antara pemerintah daerah, FKUB, MUI, dan para pemuka agama mengenai berbagai dinamika kehidupan keberagaman di Jakarta Timur. Berbagai masukan yang dihimpun akan menjadi bahan penyusunan rencana kolaborasi bersama, sekaligus memperkuat peran BLA Jakarta dalam menghadirkan rekomendasi kebijakan berbasis riset untuk mendukung penguatan kerukunan umat beragama di tingkat daerah.(DEN)
