FACEINDONESIA.CO.ID – Industri kelapa sawit masih menjadi salah satu penopang utama perekonomian Indonesia. Namun, produktivitas perkebunan sawit rakyat dinilai belum optimal, sehingga perlu langkah strategis untuk meningkatkannya.
PT Agrinas Palma Nusantara mengambil peran aktif dalam mendorong peningkatan produksi melalui program pendampingan petani, khususnya dalam pelaksanaan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR).
Direktur Kemitraan dan Plasma Agrinas Palma, Seger Budiardjo, menegaskan bahwa sawit merupakan komoditas unggulan yang memiliki kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi sekaligus pengembangan industri hilir.
Menurutnya, keberhasilan PSR menjadi kunci penting dalam mendongkrak produktivitas kebun sawit rakyat yang saat ini masih tertinggal dibandingkan sektor swasta dan BUMN.
Data menunjukkan, sebagian besar perkebunan rakyat masih didominasi tanaman tua berusia lebih dari 25 tahun. Kondisi ini berdampak langsung pada rendahnya hasil panen, yang rata-rata hanya sekitar 2,6 ton per hektare per tahun.
Angka tersebut masih di bawah produktivitas perkebunan swasta yang mencapai 3,4 ton per hektare dan BUMN sebesar 4,8 ton per hektare.
Selain faktor usia tanaman, rendahnya realisasi PSR juga menjadi tantangan. Dalam beberapa tahun terakhir, program ini baru terealisasi sekitar 20 ribu hektare per tahun—jauh dari kebutuhan nasional.
Untuk mengatasi hal tersebut, Agrinas Palma menerapkan tiga strategi utama.
Pertama, penggunaan sistem manajemen terpadu (single management system) agar pelaksanaan PSR lebih efektif dan terkoordinasi.
Kedua, mendorong penyederhanaan regulasi melalui sinergi dengan berbagai kementerian dan lembaga terkait guna mempercepat proses administrasi.
Ketiga, memberikan pendampingan menyeluruh (end-to-end) kepada petani, mulai dari pengurusan dokumen, akses pembiayaan, hingga dukungan teknis di lapangan.
Langkah ini diharapkan mampu mempercepat transformasi perkebunan sawit rakyat menuju sistem yang lebih modern, produktif, dan berkelanjutan.
Forum diskusi yang digelar juga melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, lembaga pengelola dana sawit, hingga organisasi petani.
Kolaborasi lintas sektor tersebut dinilai menjadi momentum penting dalam mempercepat implementasi PSR dan mendorong kesejahteraan petani sawit di seluruh Indonesia. (San)
