<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>OJK dan Bank Jakarta Kaji Obligasi Daerah &#8211; Face Indonesia</title>
	<atom:link href="https://faceindonesia.co.id/tag/ojk-dan-bank-jakarta-kaji-obligasi-daerah/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://faceindonesia.co.id</link>
	<description>Wajah Baru Informasi Digital</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Nov 2026 03:04:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.5</generator>

<image>
	<url>https://faceindonesia.co.id/wp-content/uploads/2025/11/cropped-Fa_Logo-FACE-Datar-scaled-1-32x32.jpg</url>
	<title>OJK dan Bank Jakarta Kaji Obligasi Daerah &#8211; Face Indonesia</title>
	<link>https://faceindonesia.co.id</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>OJK dan Bank Jakarta Kaji Obligasi Daerah, Investor Jadi Prioritas</title>
		<link>https://faceindonesia.co.id/ojk-dan-bank-jakarta-kaji-obligasi-daerah-investor-jadi-prioritas/</link>
					<comments>https://faceindonesia.co.id/ojk-dan-bank-jakarta-kaji-obligasi-daerah-investor-jadi-prioritas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ala]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2026 07:30:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Perbankan]]></category>
		<category><![CDATA[Bank Jakarta]]></category>
		<category><![CDATA[Investor Jadi Prioritas]]></category>
		<category><![CDATA[OJK dan Bank Jakarta Kaji Obligasi Daerah]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://faceindonesia.co.id/?p=32793</guid>

					<description><![CDATA[FACEINDONESIA.CO.ID-  Penerbitan obligasi daerah menjadi salah satu alternatif pembiayaan pembangunan yang dinilai potensial untuk memperkuat&#160;[&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>FACEINDONESIA.CO.ID-</strong>  Penerbitan obligasi daerah menjadi salah satu alternatif pembiayaan pembangunan yang dinilai potensial untuk memperkuat kemandirian fiskal pemerintah daerah. Namun, meskipun landasan hukumnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD), instrumen pembiayaan tersebut hingga kini belum terealisasi di Indonesia.</p>
<p>Berbagai tantangan regulasi, birokrasi, serta kesiapan proyek menjadi perhatian dalam Sarasehan Nasional bertajuk Obligasi Daerah Sebagai Salah Satu Alternatif Pembiayaan Daerah dan Instrumen Investasi Publik yang digelar di Gedung Nusantara IV DPR/MPR, Jakarta.</p>
<p>Kepala Departemen Penilaian Emiten dan Perusahaan Publik Otoritas Jasa Keuangan (OJK), I Made Bagus Tirthayatra, menjelaskan bahwa OJK berada pada tahap akhir dalam proses penerbitan obligasi daerah.</p>
<p>&#8220;Proses penerbitan obligasi daerah itu melewati beberapa tahap, di mana bisa dibilang bahwa OJK itulah tahap akhir,&#8221; ujar Made Bagus.</p>
<p>Sebelum masuk ke tahap OJK, pemerintah daerah harus memperoleh persetujuan DPRD dan Kementerian Keuangan, serta pertimbangan dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian PPN/Bappenas.</p>
<p>Tahapan tersebut diperlukan untuk mengkaji dampak penerbitan utang terhadap kondisi fiskal daerah, termasuk memastikan kemampuan pemerintah daerah memenuhi kewajiban pembayaran dan mencegah beban utang berlebihan (overleveraged).</p>
<p>Sebagai regulator pasar modal, OJK berfokus pada perlindungan investor publik. Hal ini dilakukan melalui pemenuhan persyaratan hukum dan keterbukaan informasi (disclosure) yang memadai dalam dokumen prospektus.</p>
<p>&#8220;Laporan keuangan itu harus sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku dan diaudit oleh BPK,&#8221; tegas Made Bagus.</p>
<p>Bank Jakarta Usulkan Obligasi Berbasis Pendapatan Proyek</p>
<p>Direktur Utama Bank Jakarta, Agus H. Widodo, menilai salah satu kendala penerbitan obligasi daerah adalah kekhawatiran mengenai beban pembayaran utang terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) rutin, terutama ketika terjadi pergantian kepala daerah.</p>
<p>Untuk mengatasi persoalan tersebut, Agus mengusulkan skema obligasi daerah yang pembayaran kewajibannya bersumber dari pendapatan proyek (revenue bond), bukan bergantung pada alokasi APBD rutin.</p>
<p>Menurutnya, skema tersebut dapat diterapkan pada proyek-proyek produktif yang memiliki potensi menghasilkan pendapatan, seperti pengelolaan rumah sakit dan pembangunan infrastruktur transportasi.</p>
<p>&#8220;Misalnya untuk transportasi atau rumah sakit, sumber pengembaliannya bukan dari APBD lagi dialokasikannya, tapi dari perputaran proyek tersebut,&#8221; ungkap Agus.</p>
<p>Agus juga menyampaikan tiga agenda penting yang perlu dipersiapkan pemerintah daerah agar penerbitan obligasi dapat memenuhi ketentuan regulator sekaligus menarik minat investor.</p>
<p>Pertama, pemisahan konsep pembiayaan. Obligasi daerah harus ditempatkan sebagai instrumen investasi tambahan untuk mempercepat pembangunan, bukan sekadar pengganti pembiayaan akibat pengurangan anggaran Transfer ke Daerah (TKD).</p>
<p>Kedua, kesiapan proyek (project pipeline). Pemerintah daerah perlu menyiapkan daftar proyek yang matang, memiliki kelayakan finansial (bankable), dan layak dibiayai melalui penerbitan obligasi.</p>
<p>Ketiga, pembentukan proyek percontohan (pilot project). Agus mendorong realisasi satu atau dua proyek percontohan sebagai acuan bagi daerah lain dalam mempersiapkan dan melaksanakan penerbitan obligasi daerah.</p>
<p>Sinergi antara pemerintah, OJK, dan perbankan daerah dinilai menjadi faktor penting untuk mempercepat realisasi instrumen pembiayaan tersebut.</p>
<p>Terlebih, penyerahan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang (RUU) Obligasi Daerah dari MPR RI kepada DPR RI diharapkan menjadi langkah strategis dalam memperkuat landasan kebijakan.</p>
<p>Dengan regulasi yang lebih kuat, kesiapan proyek, serta tata kelola yang akuntabel, obligasi daerah diharapkan mampu membuka sumber pembiayaan baru bagi pembangunan sekaligus memperkuat kemandirian fiskal daerah dengan tetap mengedepankan perlindungan investor.(SAN)</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://faceindonesia.co.id/ojk-dan-bank-jakarta-kaji-obligasi-daerah-investor-jadi-prioritas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
