Dalam RUPST tersebut, pemegang saham juga menyetujui Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2025. LPCK mencatat pendapatan sebesar Rp4,52 triliun dengan EBITDA mencapai Rp381,3 miliar.

Susunan baru Dewan Komisaris dan Direksi efektif berlaku sejak penutupan RUPST 2026.
Untuk jajaran Dewan Komisaris, Didik Junaedi Rachbini dipercaya sebagai Presiden Komisaris Independen. Sementara Hadi Cahyadi menjabat Komisaris Independen, serta Charles Rigoux dan George Raymond Zage III sebagai Komisaris.

Di jajaran Direksi, Agus Arismunandar tetap menjabat Presiden Direktur, didampingi Marshal Martinus Tissadharma dan Indryanarum sebagai Direktur.

Manajemen LPCK optimistis jajaran baru tersebut mampu memperkuat kinerja Perseroan dan mendorong pertumbuhan bisnis yang lebih berkelanjutan di sektor properti.

Kinerja Perseroan sepanjang 2025 ditopang penjualan rumah tapak, apartemen, ruko, hingga lahan industri. Selain itu, pengelolaan kawasan juga turut menopang pendapatan perusahaan.
LPCK juga mencatat EBITDA margin sebesar 8 persen terhadap total pendapatan.

Dalam RUPST, pemegang saham turut menyetujui partisipasi Perseroan dalam program pembangunan 3 juta rumah melalui hibah lahan kepada Pemerintah. Program ini ditujukan untuk membantu mengurangi backlog perumahan nasional sekaligus memperluas akses hunian layak bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Kawasan Cikarang–Bekasi, termasuk Meikarta, dipilih sebagai lokasi pengembangan karena dinilai strategis sebagai pusat industri nasional dengan kebutuhan hunian yang tinggi serta didukung infrastruktur terintegrasi.

LPCK menegaskan, penghibahan lahan dilakukan dengan mengedepankan prinsip Good Corporate Governance (GCG).

Selain mendukung program pemerintah, langkah tersebut juga diyakini dapat meningkatkan aktivitas ekonomi dan memperkuat nilai kawasan secara jangka panjang. (San)