Para penerima merupakan pengemudi yang bergabung sejak masa awal operasional Gojek, ketika layanan perusahaan masih mengandalkan sambungan telepon.

Menjelang keberangkatan, Gojek menggelar doa bersama sekaligus memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW di Jakarta, Jumat (28/8/2026). Kegiatan tersebut dihadiri Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi dan Habib Ja’far Al Hadar.

Doa bersama digelar untuk mendoakan kelancaran ibadah 70 Mitra Driver Legend sekaligus mendoakan Indonesia di tengah berbagai bencana alam yang terjadi.

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengapresiasi langkah Gojek memberikan penghargaan kepada para mitra pengemudi melalui Program Apresiasi Mitra.

“Kami mengapresiasi komitmen Gojek yang menghadirkan Program Apresiasi Mitra dengan manfaat yang dirasakan langsung oleh para Mitra Driver dan keluarganya,” kata Dudy di Jakarta, Jumat (28/8/2026).

Menurut Dudy, program tersebut diharapkan dapat menginspirasi lebih banyak pihak untuk menghadirkan program yang memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan mitra pengemudi.

Bagi para driver penerima, kesempatan menunaikan ibadah umrah menjadi kebahagiaan tersendiri. Salah satunya Bambang Raminto, Mitra Driver Legend yang telah bergabung sejak 2010.

Bambang mengaku bersyukur mendapat kesempatan berangkat ke Tanah Suci, terutama setelah kehilangan anak pertamanya.

“Setelah kepergian anak pertama saya, saya tidak pernah membayangkan Allah memberikan hadiah berupa kesempatan berangkat ke Tanah Suci,” ujar Bambang.

Ia mengapresiasi Program Apresiasi Mitra Gojek yang menurutnya tidak hanya berarti bagi dirinya, tetapi juga bagi mitra pengemudi lainnya.

Rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan tausiyah yang dipimpin Habib Ja’far Al Hadar. Peserta diajak meneladani akhlak Rasulullah SAW. Habib Ja’far juga memimpin doa untuk kelancaran perjalanan dan pelaksanaan ibadah umrah 70 Mitra Driver Legend Gojek.

Program Apresiasi Mitra menjadi bentuk penghargaan Gojek kepada para mitra pengemudi yang telah berkontribusi selama bertahun-tahun, sekaligus memberikan manfaat bagi mitra dan keluarganya.(DRI)

Pertemuan yang berlangsung Jumat (28/8/2026) tersebut melibatkan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), ASITA, pelaku wisata bahari, pramuwisata, kelompok usaha, serta berbagai pemangku kepentingan pariwisata.

Menpar Widiyanti menyampaikan duka dan empati kepada masyarakat yang terdampak gempa, khususnya keluarga korban meninggal dunia, korban luka, serta warga yang kehilangan tempat tinggal dan mata pencaharian.

“Kementerian Pariwisata hadir di Labuan Bajo dengan fokus pada pemulihan dan keberlanjutan sektor pariwisata. Saya datang untuk mendengar langsung kondisi, tantangan, dan kebutuhan mereka pascabencana,” ujar Widiyanti.

Menurutnya, pemulihan pariwisata harus mempertimbangkan tingkat kerusakan, kesiapan destinasi dan pelaku usaha untuk beroperasi kembali, serta ketergantungan masyarakat terhadap aktivitas pariwisata.

Pemulihan juga harus mencakup seluruh ekosistem pariwisata, mulai dari destinasi, hotel, restoran, desa wisata, kapal wisata, pemandu hingga UMKM. Dengan demikian, pemulihan tidak hanya berfokus pada perbaikan fisik, tetapi juga mengembalikan pekerjaan dan pendapatan masyarakat.

Menpar menekankan empat langkah utama pemulihan pariwisata Flores, yakni memastikan keselamatan dan komunikasi publik berbasis data, memulihkan destinasi serta ekonomi masyarakat, mengembalikan kepercayaan pasar melalui reaktivasi pariwisata secara bertahap, dan memperkuat ketangguhan destinasi menghadapi risiko bencana.

“Pemulihan tidak berhenti pada perbaikan kerusakan fisik. Momentum ini harus digunakan untuk memperkuat manajemen risiko bencana, SOP tanggap darurat, jalur dan titik evakuasi, sistem komunikasi, hingga kesiapan seluruh pelaku pariwisata,” katanya.

Aktivitas Wisata Labuan Bajo Tetap Berjalan

Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat melaporkan aktivitas pariwisata di Labuan Bajo tetap berjalan dan arus kunjungan wisatawan relatif terjaga setelah gempa.

Berdasarkan laporan per 28 Agustus 2026, tercatat 2.854 keberangkatan kapal dan 32.692 pergerakan wisatawan sejak 15 Agustus 2026. Arus penerbangan domestik maupun internasional juga dilaporkan relatif stabil.

Taman Nasional Komodo dan Pulau Padar telah kembali dibuka setelah sempat ditutup sementara untuk asesmen keselamatan. Sejumlah atraksi wisata darat juga tetap beroperasi.

Menpar meminta informasi mengenai kondisi destinasi disampaikan secara akurat dan konsisten berdasarkan situasi terkini di lapangan.

“Keselamatan wisatawan dan masyarakat tetap menjadi prioritas. Informasi harus berbasis data yang sama, diperbarui secara cepat, dan disampaikan secara konsisten,” ujarnya.

Melalui Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores (BPOLBF), Kementerian Pariwisata terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah, kementerian/lembaga, dan pelaku pariwisata. Pemantauan dilakukan terhadap daya tarik wisata, akomodasi, restoran, fasilitas pariwisata, serta aksesibilitas.

Perkuat Keselamatan Wisata Bahari

Selain pemulihan, Kementerian Pariwisata mendorong penguatan keselamatan wisata, terutama aktivitas bahari yang menjadi salah satu daya tarik utama Labuan Bajo.

Penguatan dilakukan melalui peningkatan kompetensi sumber daya manusia, penerapan SOP, kepatuhan terhadap standar keselamatan, serta kesiapan menghadapi kondisi darurat di darat maupun laut.

Pada 2026, Kementerian Pariwisata telah menjalankan sejumlah program peningkatan kompetensi, termasuk Sertifikasi Tenaga Kerja Pariwisata Indonesia (SATRIA) bidang kepemanduan dan Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) untuk wisata tirta, wisata gunung, dan snorkeling.

Pelaku usaha dan asosiasi juga mendorong penguatan pelatihan mitigasi gempa dan tsunami bagi nakhoda, awak kapal, pemandu, serta operator wisata.

“Pariwisata yang berkualitas selalu dimulai dari hal paling mendasar, yaitu keselamatan masyarakat dan wisatawan,” kata Widiyanti.

Kembangkan Destinasi di Luar Komodo

Dalam pertemuan tersebut juga dibahas pengembangan destinasi wisata di luar kawasan Taman Nasional Komodo.

Kementerian Pariwisata mendorong penguatan daya tarik wisata di sisi darat untuk menciptakan pengalaman yang lebih beragam, memperpanjang lama tinggal wisatawan, dan memperluas manfaat ekonomi bagi masyarakat.

Sejumlah destinasi yang menjadi pembahasan antara lain Pulau Kukusan, Pulau Kelor, dan Gua Rangko, serta berbagai potensi wisata lainnya di Manggarai Barat dan Flores.

Bupati Manggarai Barat Edistasius Endi mengatakan gempa 15 Agustus 2026 tidak memberikan dampak signifikan terhadap aktivitas pariwisata secara keseluruhan di Labuan Bajo.

“Kunjungan wisatawan relatif sama dibandingkan sebelum gempa. Penerbangan domestik maupun internasional juga relatif stabil,” ujar Edistasius.

Ia menambahkan, pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan terus melakukan pemantauan dan memastikan kegiatan wisata tetap memperhatikan keselamatan, termasuk berkoordinasi dengan KSOP terkait keselamatan pelayaran.

Menpar Widiyanti menegaskan seluruh masukan dari pemerintah daerah, asosiasi, dan pelaku industri akan menjadi bahan tindak lanjut bersama.

“Labuan Bajo harus pulih, dan pada saat yang sama kita ingin Labuan Bajo semakin tangguh dan siap menghadapi berbagai risiko di masa depan,” tegasnya.(DRI)

Hal itu disampaikan Raja Juli saat mengecek penanganan karhutla di Kerumutan, Kabupaten Pelalawan, Riau, Jumat (28/8/2026).

Menurut Raja Juli, penanganan karhutla tidak cukup hanya dengan memadamkan api. Dampak sosial dan kesehatan yang dirasakan masyarakat juga harus mendapat perhatian.

“Penanganan karhutla ini harus komprehensif,” ujar Raja Juli.

Ia mengapresiasi penanganan karhutla di Riau yang dilakukan secara bersamaan, mulai dari pemadaman api, penanganan dampak terhadap masyarakat hingga pemulihan kawasan hutan.

Raja Juli mengatakan, proses penanaman kembali telah dilakukan meski pemadaman masih berlangsung.

“Alhamdulillah ini juga Riau maju sekali. Kita masih pada proses pemadaman, tetapi saat bersamaan sudah diikuti dengan proses penanaman,” katanya.

Menurutnya, langkah tersebut menunjukkan pemadaman dan pemulihan kawasan terdampak karhutla dapat dilakukan secara simultan.

Raja Juli juga mengapresiasi kolaborasi TNI, Polri, BNPB, BPBD, pemerintah daerah, Manggala Agni Kementerian Kehutanan hingga Masyarakat Peduli Api.

Kolaborasi lintas sektor dinilai penting untuk memastikan penanganan karhutla berjalan komprehensif, mulai dari pemadaman, perlindungan masyarakat hingga pemulihan kawasan hutan terdampak.(DRI)

Raja Juli menyampaikan hal tersebut saat meninjau langsung penanganan karhutla di Kerumutan, Kamis (28/8/2026). Menurutnya, meski api sudah tidak terlihat, potensi munculnya kembali kebakaran masih ada.

“Api sudah tidak ada, tinggal tadi ada pendinginan, proses benar-benar bahwa tidak ada lagi asap,” ujar Raja Juli.

Ia menjelaskan, penanganan karhutla di lahan gambut memiliki tantangan tersendiri. Material yang terbakar bukan hanya vegetasi di permukaan, tetapi juga lapisan gambut di bawahnya. Kondisi tersebut membuat asap masih dapat muncul meski api sudah tidak terlihat.

“Yang terbakar ini tidak hanya pohonnya, tapi tanahnya yang terbakar. Di beberapa tempat apinya sudah tidak ada, tapi asapnya tetap kuat,” katanya.

Karena itu, Menhut meminta seluruh petugas tetap waspada dan memastikan proses pendinginan dilakukan secara menyeluruh. Jika pendinginan tidak sempurna, api berpotensi kembali menyala ketika angin bertiup.

“Saya tetap meminta supaya waspada. Apabila proses pendinginannya tidak terlalu sempurna, kalau nanti ada angin lagi, bisa nyala lagi. Potensi itu masih tetap ada,” tegasnya.

Raja Juli juga mengapresiasi kolaborasi berbagai pihak dalam menangani karhutla Pelalawan. Penanganan tersebut melibatkan Pangdam, Kapolda, Bupati Pelalawan, BPBD, hingga Manggala Agni Kementerian Kehutanan.

Menurutnya, penanganan karhutla membutuhkan kerja sama, kewaspadaan dan keseriusan hingga seluruh tahapan, termasuk pendinginan, benar-benar dinyatakan selesai.(ZID)

Kepala BRIN Arif Satria mengatakan, arahan tersebut menjadi dasar bagi BRIN untuk mencari dan mengembangkan solusi berbasis teknologi yang dapat diterapkan dalam penanganan karhutla di Indonesia.

“BRIN diminta untuk mencari opsi-opsi teknologi yang bisa mengatasi bencana karhutla ini,” kata Arif di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (28/8/2026).

Salah satu teknologi yang telah dikembangkan BRIN adalah modifikasi cuaca. Teknologi ini dapat dimanfaatkan untuk membantu menghasilkan hujan di wilayah yang membutuhkan, terutama dalam mendukung penanganan karhutla.

Arif menjelaskan, modifikasi cuaca dapat dilakukan menggunakan material natrium klorida (NaCl) berukuran 25 mikron. Menurutnya, teknologi tersebut menjadi salah satu metode yang efisien untuk membantu pembentukan hujan.

Selain modifikasi cuaca, BRIN juga mengkaji berbagai teknologi dan metode lain yang berkembang di masyarakat, termasuk penggunaan tepung untuk membantu memadamkan api.

Menurut Arif, setiap metode yang telah dipraktikkan masyarakat perlu diuji secara ilmiah untuk mengetahui efektivitas dan kemungkinan penerapannya dalam skala lebih luas.

“Tugas BRIN itu memang segala praktik yang ada di masyarakat, yang sudah dipraktikkan, kita kaji secara saintifik, benar apa tidak,” ujarnya.

BRIN tidak serta-merta menolak teknologi yang muncul dari masyarakat. Lembaga tersebut akan melakukan validasi melalui kajian ilmiah untuk memastikan dasar teori dan efektivitasnya.

Namun, Arif menegaskan, tantangan utama adalah menerapkan metode tersebut untuk kebakaran hutan dan lahan dalam skala besar. Sebab, metode yang efektif pada kebakaran kecil belum tentu dapat langsung diterapkan pada area karhutla yang luas.

Karena itu, BRIN bersama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tengah menyiapkan kajian dan uji coba untuk mengetahui sejauh mana metode tersebut dapat digunakan dalam penanganan karhutla berskala besar.

Arif berharap penelitian dan pengujian yang dilakukan BRIN dapat segera menghasilkan teknologi yang efektif untuk memperkuat upaya penanganan karhutla di Indonesia.(DRI)

Dua jembatan tersebut adalah Jembatan Wae Pesi di Kabupaten Manggarai dan Jembatan Wae Dampek di Kabupaten Manggarai Timur. Rehabilitasi dipercepat untuk memulihkan konektivitas sekaligus meningkatkan ketahanan infrastruktur terhadap gempa.

Instruksi tersebut disampaikan Dody saat meninjau kondisi kedua jembatan, Jumat (28/8/2026).

“Wae Pesi ini secara keseluruhan terdampak paling parah. Kita berusaha merehabilitasi dengan cepat. Saat ini sedang mendatangkan alat dari Jakarta. Mudah-mudahan paling lambat pertengahan September kita sudah mulai melakukan rehabilitasi,” ujar Dody.

Menurutnya, infrastruktur yang terdampak bencana harus segera ditangani agar aktivitas masyarakat, mobilitas orang dan barang, serta distribusi logistik dapat kembali berjalan.

Jembatan Wae Pesi berada di ruas Ruteng–Reo–Kedindi yang terhubung dengan Pelabuhan Reo. Pelabuhan tersebut memiliki depo Pertamina yang menjadi salah satu titik penting distribusi BBM.

Berdasarkan pemeriksaan BPJN NTT, kerusakan Jembatan Wae Pesi meliputi retakan pada oprit, expansion joint, serta bagian daerah aliran sungai (DAS). Peralatan penanganan dari Jakarta telah didatangkan dan rehabilitasi ditargetkan dimulai paling lambat pertengahan September 2026.

Dody kemudian meninjau Jembatan Wae Dampek yang berada di atas Sungai Wae Laing, Kabupaten Manggarai Timur. Jembatan rangka baja sepanjang 60 meter ini berada di ruas Wae Gongger–Batas Kabupaten Manggarai–Pota.

Dody meminta pemulihan kedua jembatan memperhatikan kondisi Flores yang memiliki risiko gempa. Ia menekankan penerapan prinsip build back better, yaitu membangun kembali infrastruktur dengan kualitas dan ketahanan yang lebih baik.

“Ini adalah daerah gempa. Jadi bangunannya harus bisa menyesuaikan diri dengan kondisi alamnya. Prinsipnya kita harus membangun dengan lebih baik lagi, tetapi dengan lebih cepat,” tegasnya.

Data per 20 Agustus 2026 mencatat gempa Flores berdampak pada 11 ruas jalan nasional, 64 titik longsoran, tujuh titik patahan badan jalan, serta 14 unit jembatan dan deuker.

BPJN NTT telah mengerahkan 12 excavator dan empat loader untuk mempercepat pemulihan akses. Pemerintah juga mendatangkan jembatan Bailey dari Nusa Tenggara Barat, Bali, dan Sulawesi Selatan.

Kementerian PU memastikan seluruh ruas jalan nasional di Pulau Flores saat ini sudah dapat dilalui kendaraan secara fungsional. Pemulihan ini diharapkan dapat mengembalikan konektivitas masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan infrastruktur Flores menghadapi potensi bencana.(DRI)

Kunjungan tersebut menjadi bentuk perhatian pemerintah terhadap masyarakat terdampak sekaligus memastikan pemulihan Desa Adat Sade dilakukan secara terkoordinasi. Menpar menegaskan, pembangunan kembali tidak hanya menyangkut bangunan fisik, tetapi juga keberlanjutan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat.

“Hari ini saya datang ke Sade untuk hadir bersama masyarakat dan bertemu langsung dengan mereka, mulai dari ibu-ibu penenun hingga kepala desa. Saya ingin mendengar keluhan dan kebutuhan mereka,” ujar Widiyanti.

Menurutnya, rumah tradisional di Sade bukan sekadar tempat tinggal, tetapi juga bagian dari sumber penghidupan, sejarah, dan identitas masyarakat Sasak yang diwariskan lintas generasi.

Kementerian Pariwisata bersama Pemerintah Daerah, Politeknik Pariwisata Lombok, serta berbagai pemangku kepentingan kemudian membahas langkah pemulihan melalui rapat koordinasi. Kolaborasi tersebut diarahkan untuk mempercepat penanganan sekaligus memastikan pembangunan kembali melibatkan masyarakat adat.

Berdasarkan data sementara per 27 Agustus 2026, sebanyak 189 kepala keluarga dan 320 pelaku pariwisata terdampak kebakaran. Sementara itu, bangunan yang terdampak meliputi 75 rumah adat, 69 artshop, 8 lumbung alang, 1 menara pantau, 4 berugak sekenam, 6 berugak sakepat, dan 1 Bale Beleq atau museum, serta sejumlah fasilitas lainnya.

Untuk jangka panjang, pemerintah membahas empat langkah utama. Pertama, pembentukan tim kerja lintas kementerian/lembaga, pemerintah daerah, mitra, dan masyarakat adat untuk melakukan pendataan secara terperinci.

Kedua, rencana pembukaan satu akun donasi agar pengumpulan dana untuk rekonstruksi dapat dilakukan secara terkoordinasi. Ketersediaan bahan baku rumah tradisional juga menjadi perhatian dalam proses pembangunan kembali.

Ketiga, penyusunan master plan rekonstruksi Desa Adat Sade dengan melibatkan masyarakat. Master plan tersebut diharapkan dapat mempertahankan karakter dan identitas Sade sekaligus menjadi contoh bagi desa adat lainnya.

Pemerintah juga akan memperhatikan sistem proteksi kebakaran, termasuk penyediaan APAR komunal yang menyatu dengan estetika desa serta penampungan air darurat. Infrastruktur dasar seperti amenitas, sanitasi, dan pengelolaan sampah turut menjadi bagian dari rencana rekonstruksi.

Keempat, pembangunan rumah layak tinggal bagi masyarakat. Sebelumnya, pemerintah daerah bersama Kementerian Pariwisata telah membangun 40 unit rumah layak tinggal bagi masyarakat adat Sade.

Untuk jangka pendek, pemerintah menyiapkan stok makanan, dapur umum, dan bantuan logistik melalui kolaborasi Kementerian Pariwisata, Politeknik Pariwisata Lombok, BNPB, TNI/Polri, serta PMI.

Program pemberdayaan masyarakat juga akan diperkuat, termasuk trauma healing bagi korban, bimbingan teknis mengenai tanggap darurat dan evakuasi wisatawan, serta pendampingan usaha bagi pelaku pariwisata.

Kementerian Pariwisata turut memberikan bantuan alat tenun kepada masyarakat Desa Adat Sade. Bantuan ini diharapkan membantu warga kembali menjalankan aktivitas ekonomi sekaligus mempertahankan tradisi menenun Sasak.

Selain itu, pemerintah merencanakan pembangunan museum sementara dan masjid. Pembangunan ditargetkan dapat selesai menjelang musim ramai wisatawan, khususnya momentum MotoGP di Mandalika.

Menpar menegaskan bahwa pemulihan Desa Adat Sade harus menjadikan masyarakat sebagai bagian utama. Tradisi, pengetahuan lokal, dan keaslian kehidupan masyarakat merupakan kekuatan penting yang membuat Sade menjadi salah satu destinasi wisata berbasis budaya di Lombok.

“Masyarakat desa sendiri harus dilibatkan dalam seluruh prosesnya,” kata Widiyanti.

Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal mengapresiasi perhatian pemerintah pusat terhadap pemulihan Sade. Ia menyebut arahan Menpar telah memberikan dasar untuk memikirkan rekonstruksi dalam jangka menengah dan panjang.

Sementara itu, warga Desa Adat Sade, Amak Pani, menyampaikan terima kasih atas dukungan pemerintah, masyarakat, asosiasi, dan para donatur. Ia berharap pembangunan kembali rumah adat tetap mempertahankan bentuk dan nilai tradisional masyarakat Sasak.

“Kami tidak akan menghilangkan nilai tradisional dari bentuk rumah kami di sini,” ujar Amak Pani.

Pemulihan Desa Adat Sade diharapkan tidak hanya mengembalikan kondisi desa setelah kebakaran, tetapi juga memperkuat ketangguhan masyarakat, menjaga kearifan lokal, dan memastikan keberlanjutan pariwisata berbasis masyarakat di Lombok.(DRI)

Forum bertema “Pariwisata Berkualitas sebagai Wujud Kedaulatan: Dari Tantangan Menuju Aksi Kolaborasi” tersebut menjadi ruang kolaborasi lintas pemangku kepentingan untuk memperkuat penerapan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan di Indonesia.

Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana mengatakan pembangunan pariwisata nasional tidak cukup hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus memperhatikan keberlanjutan lingkungan, sosial, dan budaya.

“Indonesia memiliki kekayaan alam, budaya, dan keragaman destinasi yang menjadi kekuatan besar pariwisata nasional. Karena itu, pembangunan pariwisata tidak cukup hanya mengejar pertumbuhan, tetapi harus memastikan manfaat bagi masyarakat, menjaga lingkungan, dan meningkatkan kualitas pengalaman wisatawan,” ujar Widiyanti.

Menurutnya, pengembangan pariwisata berkelanjutan perlu dilakukan secara terukur, berbasis data, dan berorientasi pada peningkatan kapasitas destinasi. Kolaborasi pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha, akademisi, komunitas, serta mitra pembangunan juga dinilai semakin penting.

Menpar menambahkan, ISTC memiliki peran strategis dalam menjaga standar, meningkatkan kapasitas, dan memperkuat penerapan pariwisata berkelanjutan di tingkat nasional.

Dalam forum tersebut, Dekan Fakultas Pariwisata Universitas Pelita Harapan (UPH) sekaligus Ketua Umum HILDIKTIPARI, Diena Mutiara Lemy, menyampaikan perlunya transformasi dari pola mass tourism yang ekstraktif menuju ekosistem pariwisata yang lebih adaptif.

Diena menilai tekanan terhadap daya dukung destinasi mulai terlihat di sejumlah wilayah, termasuk Bali. Kepadatan wisatawan, alih fungsi lahan, dan kemacetan menjadi sejumlah tantangan yang perlu ditangani secara lebih terintegrasi.

Ia menawarkan kerangka ALCIS, yang terdiri dari attractiveness, localness, competitiveness, inclusiveness, dan sustainability. Kerangka tersebut diarahkan untuk meningkatkan kualitas pengalaman wisatawan, memperkuat masyarakat lokal, meningkatkan daya saing, memastikan inklusivitas, serta menjadikan keberlanjutan sebagai landasan pengembangan pariwisata.

Sementara itu, Guru Besar Universitas Sumatera Utara, Nurlisa Ginting, menekankan pentingnya perencanaan, visi, dan tata ruang yang jelas di setiap destinasi agar pariwisata dapat berkembang secara berkelanjutan dan menuju pendekatan regeneratif.

Menurut Nurlisa, keberhasilan pariwisata tidak lagi cukup diukur melalui jumlah kunjungan dan lama menginap. Indikator juga perlu mencakup kesehatan lingkungan, vitalitas budaya, kesejahteraan masyarakat lokal, serta pemerataan manfaat ekonomi.

Ia menyebut tiga kelompok aksi yang dapat dilakukan, yakni melindungi ruang hidup dan warisan budaya masyarakat, memperkuat identitas budaya serta kesejahteraan sosial, dan memulihkan ekosistem sekaligus menjaga daya tampung lingkungan.

Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Sam Ratulangi, Winda Mercedes Mingkid, turut menyoroti pengembangan wisata bahari. Menurutnya, potensi wisata bahari Indonesia sangat bergantung pada kualitas ekosistem laut dan pesisir.

Karena itu, pengembangan wisata bahari perlu mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. Perencanaan ruang laut juga diperlukan untuk mengatur zona konservasi, wisata, dan perikanan yang dimanfaatkan masyarakat.

Winda menegaskan keterlibatan masyarakat lokal sebagai pelaku sekaligus penerima manfaat harus diperkuat.

“Model wisata bahari terbaik adalah model yang melindungi alam, memberdayakan masyarakat, serta memberikan pengalaman yang berharga bagi wisatawan,” ujarnya.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Staf Ahli Menteri Pariwisata Bidang Pembangunan Berkelanjutan dan Konservasi sekaligus Sekretaris ISTC, Frans Teguh.(SAN)

Hal itu disampaikan Menteri Maman saat memimpin Kick Off Sosialisasi Program/Kegiatan Pemulihan Ekonomi Terdampak Bencana Sumatera di Jakarta, Rabu (26/8).

“Ini merupakan amanah langsung dari Bapak Presiden berdasarkan kondisi dan realitas di lapangan yang kami sampaikan kepada beliau. Niat kita murni untuk membantu saudara-saudara kita yang sedang mengalami kesulitan,” ujar Maman.

Banpres Rehabilitasi Usaha Mikro diberikan dalam bentuk hibah tunai sebesar Rp3 juta untuk setiap usaha mikro dan disalurkan langsung melalui rekening penerima. Anggaran program mencapai sekitar Rp600 miliar pada 2026 dan jumlah yang sama pada 2027.

Program ini ditargetkan menjangkau lebih dari 400 ribu pengusaha UMKM terdampak bencana yang belum atau tidak sedang mengakses kredit perbankan, termasuk Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Untuk memastikan bantuan diterima pihak yang berhak, Kementerian UMKM menerapkan pendataan dan verifikasi berlapis. Data calon penerima harus diusulkan dan disetujui pemerintah daerah melalui bupati atau wali kota.

Data tersebut kemudian diverifikasi melalui sistem SAPA UMKM yang terintegrasi dengan sejumlah basis data pemerintah, seperti Dukcapil, Sistem Informasi Kredit Program (SIKP), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Online Single Submission (OSS), dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Maman menegaskan, bantuan diprioritaskan bagi pelaku usaha mikro yang belum mengakses pembiayaan perbankan maupun KUR. Sementara pelaku usaha yang pernah memperoleh KUR dan telah menyelesaikan kewajibannya tetap dapat menerima bantuan selama memenuhi persyaratan.

Pemerintah sebelumnya juga telah memberikan kebijakan afirmasi bagi penerima KUR yang terdampak bencana sejak awal April 2026. Kebijakan tersebut antara lain keringanan suku bunga 0 persen pada 2026 dan 3 persen pada 2027, restrukturisasi dengan perpanjangan jangka waktu KUR, serta kemudahan administrasi pengajuan restrukturisasi.

“Bantuan presiden ini kita peruntukkan bagi usaha mikro yang betul-betul belum terjangkau perbankan,” tegas Maman.

Ia juga menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota untuk menyamakan data serta memastikan bantuan diterima pelaku usaha mikro yang benar-benar terdampak bencana.

Melalui program Banpres tersebut, Kementerian UMKM berkomitmen membantu pelaku usaha mikro membangun kembali kegiatan usahanya sekaligus mendorong pemulihan ekonomi masyarakat di wilayah terdampak bencana Sumatera secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.(SAN)

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, persoalan sampah di Bekasi harus ditangani secara masif dan modern. Timbulan sampah di Kota Bekasi mencapai sekitar 1.800 ton per hari dan telah masuk kategori darurat sampah.

“Bekasi baru-baru ini menjadi perhatian dunia karena cemaran gas metan dari TPA-TPA di sekitar Bantargebang. Kita harus segera menyelesaikan persoalan ini,” ujar Zulhas saat menghadiri Apel Gerak Pilah Sampah dan groundbreaking PSEL Kota Bekasi, Rabu (26/8/2026).

Apel Gerak Pilah Sampah Kota Bekasi diikuti lebih dari 2.000 peserta. Gerakan ini bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memilah sampah sejak dari rumah. Langkah serupa sebelumnya dilakukan di Bandung Raya dengan melibatkan sekitar 4.000 peserta.

Menurut Zulhas, pemilahan sampah dari sumber merupakan langkah sederhana tetapi berdampak besar. Sampah yang telah dipilah akan memudahkan proses pengolahan dan mengurangi volume sampah yang dibawa ke TPA.

Di sisi hilir, Pemerintah mulai membangun PSEL Kota Bekasi dengan teknologi Waste to Energy. Fasilitas ini ditargetkan mampu mengolah sekitar 1.500 ton sampah per hari atau sekitar 70 persen dari timbulan sampah Kota Bekasi.

PSEL Bekasi juga diproyeksikan menurunkan emisi dari TPA hingga 80 persen serta membuka sekitar 1.000 lapangan kerja.

“PSEL Bekasi ini mendatangkan empat manfaat yaitu pengelolaan sampah, menghasilkan energi hijau, mengurangi emisi, dan menggerakkan ekonomi lokal,” tegas Zulhas.

Pembangunan PSEL Bekasi merupakan bagian dari percepatan pembangunan fasilitas serupa secara nasional. Pemerintah sebelumnya telah memulai pembangunan PSEL Bali dan Legoknangka, Jawa Barat. Setelah Bekasi, pembangunan dilanjutkan dengan PSEL Bogor Raya-1.

Secara keseluruhan, pemerintah menyiapkan 13 lokasi PSEL baru. Namun, Zulhas menegaskan PSEL bukan satu-satunya solusi. Jika seluruh fasilitas beroperasi, kapasitas pengolahannya baru sekitar 22,5 persen dari total timbulan sampah.

Karena itu, pengurangan sampah dari sumber, pemilahan, dan penggunaan berbagai teknologi pengolahan tetap menjadi bagian penting strategi nasional.

Selain PSEL, pemerintah menyiapkan teknologi pirolisis untuk menangani timbunan sampah lama di TPA. Teknologi tersebut dikembangkan melalui proyek percontohan di lima lokasi dan berpotensi mengolah sampah lama menjadi bahan bakar minyak terbarukan setara solar.

Pemerintah juga memastikan keberadaan PSEL tidak akan menghilangkan mata pencaharian pemulung. Sebab, tidak seluruh sampah dapat diolah melalui PSEL dan fasilitas tersebut justru berpotensi membuka lapangan pekerjaan baru.

Ketua Asosiasi Pemulung Indonesia Pris Polly menyambut positif penjelasan tersebut. Ia mengatakan para pemulung sebelumnya khawatir PSEL akan menghilangkan sumber penghasilan mereka.

Dengan strategi tersebut, pemerintah mendorong pengelolaan sampah secara menyeluruh, mulai dari pemilahan di rumah, pengolahan sampah baru melalui PSEL hingga penanganan sampah lama dengan teknologi pirolisis.(DRI)