FACEINDONESIA.CO.ID- Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Banten tidak hanya mendukung Program Bedah Rumah 2026, tetapi juga memperkuat kepastian hukum kepemilikan tanah bagi masyarakat. Sebanyak 20 sertipikat tanah diserahkan kepada warga Desa Sukatani, Kecamatan Cisoka, Kabupaten Tangerang, Banten.
Penyerahan sertipikat tersebut dilakukan dalam kegiatan peninjauan hasil perbaikan rumah penerima Program Bedah Rumah di Desa Sukatani, Rabu (18/11/2026). Kegiatan ini dihadiri Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten, Harison Mocodompis, bersama Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang, Hermawan, dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang, Fahmi.
Penyerahan 20 sertipikat tanah menjadi bentuk komitmen BPN dalam memberikan kepastian hukum hak atas tanah sekaligus mendorong masyarakat memiliki legalitas kepemilikan tanah yang jelas.
Dalam kesempatan tersebut, Harison Mocodompis juga memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai tata cara pendaftaran tanah. Ia menjelaskan, sejumlah dokumen yang perlu disiapkan antara lain KTP atau identitas diri, Kartu Keluarga (KK), SPPT/PBB, serta alas hak atas tanah berupa girik, Letter C, maupun akta hibah.
Proses penyelesaian pendaftaran tanah ditargetkan paling lama dua bulan, dengan memperhatikan ketentuan serta kelengkapan persyaratan yang berlaku.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah rumah tidak layak huni di Provinsi Banten mencapai sekitar 800 ribu unit. Kabupaten Tangerang menjadi salah satu daerah dengan jumlah terbesar, yakni sekitar 205 ribu unit.
Data tersebut menunjukkan masih besarnya kebutuhan masyarakat terhadap hunian layak. Karena itu, diperlukan sinergi berbagai pihak, tidak hanya untuk memperbaiki kondisi rumah, tetapi juga memberikan kepastian hukum atas tanah yang ditempati masyarakat.
Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, mengimbau masyarakat ikut mengawasi pelaksanaan Program Bedah Rumah dan mendokumentasikan proses pengerjaannya. Pengawasan tersebut diperlukan untuk mencegah kesalahan pelaksanaan maupun potensi kecurangan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
Program Bedah Rumah 2026 sendiri menargetkan perbaikan 400 ribu unit rumah tidak layak huni di seluruh Indonesia.
Melalui kegiatan ini, BPN menegaskan komitmennya untuk terus mendekatkan pelayanan pertanahan kepada masyarakat. Upaya tersebut dilakukan melalui sertipikasi tanah dan kolaborasi dengan pemerintah pusat maupun daerah.
Dengan demikian, masyarakat tidak hanya mendapatkan hunian yang lebih layak, tetapi juga perlindungan dan kepastian hukum atas tanah yang dimiliki atau ditempatinya.(SAN)






