FACEINDONESIA.CO.ID- Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI memperkuat tata kelola kearsipan dari tingkat pusat hingga daerah guna meningkatkan akuntabilitas pengelolaan zakat sekaligus meminimalkan risiko hukum. Langkah ini dilakukan melalui penerapan pengelolaan arsip dinamis dan retensi dokumen secara tertib, transparan, serta sesuai ketentuan perundang-undangan.
Upaya tersebut dibahas dalam Webinar Kelas Hukum Volume ke-7 bertema “Mitigasi Risiko Hukum melalui Penguatan Pengelolaan Arsip Dinamis dan Retensi Dokumen dalam Pengelolaan Zakat” yang diselenggarakan Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) BAZNAS RI secara daring, Senin (16/11/2026).
Webinar ini dihadiri Wakil Ketua BAZNAS RI Dr. H. Zainut Tauhid Sa’adi, M.Si., Kepala Bagian Arsip dan PPID BAZNAS RI Taris, S.E.I., M.M., serta Direktur Kearsipan Pusat Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Rio Admiral Parikesit, S.H., M.H. Kegiatan tersebut juga diikuti para pimpinan dan amil BAZNAS provinsi serta kabupaten/kota dari seluruh Indonesia.
Wakil Ketua BAZNAS RI Zainut Tauhid Sa’adi menegaskan, pengelolaan arsip merupakan bagian penting dalam menjaga integritas dan kredibilitas lembaga. Setiap keputusan, kebijakan, hingga tindakan dalam pengelolaan zakat harus didukung dasar hukum dan rekam jejak administrasi yang jelas.
Menurutnya, arsip tidak sekadar menjadi dokumen pelengkap, tetapi juga alat bukti yang sah sekaligus instrumen perlindungan kelembagaan dalam menghadapi potensi persoalan hukum, evaluasi, maupun audit.
“Arsip bukan sekadar tumpukan kertas atau dokumen pelengkap semata, melainkan merupakan alat bukti yang sah, sekaligus menjadi benteng perlindungan dan instrumen mitigasi risiko hukum bagi BAZNAS. Apabila sewaktu-waktu dilakukan evaluasi atau audit, BAZNAS telah siap dengan rekam jejak yang transparan dan akuntabel,” ujar Zainut.
Sebagai bentuk penguatan tata kelola kearsipan, BAZNAS telah menerbitkan sejumlah regulasi internal. Di antaranya Peraturan BAZNAS Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas, Keputusan Ketua BAZNAS Nomor 72 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Arsip, Peraturan Ketua BAZNAS Nomor 4 Tahun 2025 tentang Jadwal Retensi Arsip, serta Keputusan Ketua BAZNAS Nomor 250 Tahun 2025 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis.
Zainut menekankan, berbagai aturan tersebut harus diterapkan secara konsisten oleh seluruh jajaran BAZNAS, baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota.
“Keberadaan regulasi tersebut harus diikuti dengan implementasi secara konsisten di seluruh tingkatan BAZNAS,” tegasnya.
Sementara itu, Direktur Kearsipan ANRI Rio Admiral Parikesit menjelaskan, pengelolaan arsip yang tertib dan berkelanjutan menjadi salah satu fondasi penting dalam mewujudkan pengelolaan zakat yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Ia menerangkan, setiap tahapan pengelolaan zakat harus memiliki dokumentasi sebagai bukti pelaksanaan kegiatan. Pada tahap penghimpunan, misalnya, diperlukan bukti penerimaan, rekening koran, dan rekonsiliasi.
Selanjutnya, pendistribusian zakat harus dilengkapi dokumen verifikasi mustahik, penetapan penerima, serta bukti penyaluran. Sementara pada tahap pendayagunaan, dokumentasi mencakup program, pendampingan, dan laporan hasil kegiatan.
Adapun aspek akuntabilitas harus didukung laporan keuangan serta pelaksanaan audit syariah dan audit keuangan.
“Setiap tahap pengelolaan zakat harus meninggalkan jejak bukti,” jelas Rio.
Rio menambahkan, arsip yang autentik, utuh, dan tepercaya tidak hanya berfungsi sebagai alat bukti hukum, tetapi juga menjadi bentuk pertanggungjawaban BAZNAS kepada para muzaki yang telah mempercayakan penyaluran zakatnya.
Karena itu, pengelolaan arsip perlu dilakukan secara menyeluruh, mulai dari penciptaan, penggunaan, pemeliharaan, hingga penyusutan sesuai peraturan yang berlaku.
Terkait pemusnahan dokumen, Rio menegaskan bahwa proses tersebut tidak dapat dilakukan sembarangan. Arsip hanya dapat dimusnahkan apabila sudah tidak memiliki nilai guna, masa retensinya telah berakhir, dan berdasarkan Jadwal Retensi Arsip (JRA) dinyatakan dapat dimusnahkan.
Selain itu, pemusnahan harus dipastikan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta tidak berkaitan dengan penyelesaian suatu perkara.
Penguatan tata kelola arsip ini diharapkan mampu meningkatkan profesionalisme kelembagaan BAZNAS, memperkuat perlindungan hukum, serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana zakat secara transparan dan akuntabel.(SAN(






