FACEINDONESIA.CO.ID- Kementerian Pariwisata (Kemenpar) bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memperkuat kolaborasi untuk meningkatkan keamanan pangan di desa wisata. Langkah ini bertujuan menghadirkan layanan pariwisata yang aman, berkualitas, dan berkelanjutan sekaligus meningkatkan daya saing destinasi wisata Indonesia.
Kolaborasi tersebut dilakukan melalui integrasi program Desa Pangan Aman yang diinisiasi BPOM dengan program Desa Wisata Kemenpar. Sinergi ini mencakup edukasi, pendampingan, dan pemberdayaan masyarakat agar mampu memilih, mengolah, memproduksi, serta mengonsumsi pangan yang aman.
Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana mengatakan, keamanan pangan merupakan faktor penting dalam membangun kepercayaan wisatawan dan meningkatkan kualitas pelayanan pariwisata.
Hal itu disampaikan Widiyanti saat menghadiri kegiatan kolaborasi Kemenpar dan BPOM di Kantor BPOM, Jakarta, Selasa (20/10/2026).
Menurutnya, desa wisata memiliki peran strategis dalam mengembangkan pariwisata berbasis pengalaman autentik, budaya lokal, dan kekayaan kuliner Nusantara.
Saat ini, lebih dari 6.300 desa wisata telah terdaftar dalam platform Jejaring Desa Wisata (Jadesta) yang dikelola Kemenpar. Potensi tersebut dinilai dapat menjadi penggerak ekonomi masyarakat sekaligus sarana pelestarian budaya dan kuliner daerah.
Widiyanti menjelaskan, wisatawan kini tidak hanya mencari keindahan destinasi, tetapi juga pengalaman berinteraksi dengan masyarakat setempat, menikmati makanan tradisional, serta membeli produk dan oleh-oleh khas daerah.
Karena itu, keamanan pangan perlu menjadi bagian integral dari pelayanan desa wisata agar pengunjung memperoleh pengalaman yang aman dan nyaman.
“Sinergi ini menjadi langkah strategis agar keamanan pangan menjadi bagian tak terpisahkan dari layanan pariwisata, sehingga desa wisata tidak hanya menarik untuk dikunjungi, tetapi juga aman untuk dinikmati,” ujar Widiyanti.
Ia berharap kolaborasi tersebut dapat menjangkau lebih banyak desa wisata di Indonesia. Pengembangan destinasi, menurutnya, harus berjalan seiring dengan perhatian terhadap kesehatan masyarakat, kualitas hidup, dan keberlanjutan lingkungan sosial.
Kemenpar juga mendorong keterlibatan pemerintah pusat dan daerah, pengelola desa wisata, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta masyarakat agar manfaat program dapat dirasakan secara langsung.
Sementara itu, Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan, edukasi keamanan pangan merupakan salah satu program strategis lembaganya yang dijalankan melalui kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan.
Kerja sama dengan Kemenpar dinilai dapat memperluas jangkauan edukasi hingga ke komunitas desa wisata. Upaya ini sekaligus menjadi langkah untuk mengurangi risiko keracunan pangan dan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya produk pangan yang aman.
Taruna menegaskan, peran BPOM tidak hanya terbatas pada pengawasan dan penindakan, tetapi juga mencakup edukasi, pembinaan, asistensi, dan pendampingan kepada masyarakat serta pelaku usaha.
“Fungsi penindakan itu cuma sekitar 10 persen,” ungkap Taruna.
Melalui pendampingan tersebut, BPOM berharap masyarakat desa semakin mampu menghasilkan produk pangan yang aman, berkualitas, dan memiliki nilai ekonomi lebih tinggi.
Peningkatan standar keamanan dan kualitas produk kuliner lokal juga diharapkan dapat memperluas akses pasar, termasuk membuka peluang ekspor ke pasar internasional.
“Kita berharap kualitas produk-produk yang dihasilkan komunitas desa dapat meningkat hingga bisa diekspor dan menjadi salah satu keunggulan nasional,” pungkas Taruna.(ZID)
