FACEINDONESIA.CO.ID- Komisi XI DPR menggelar uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap calon Gubernur Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti. Dalam kesempatan tersebut, Destry mengusung visi Sinergi Merah Putih untuk menjaga stabilitas rupiah sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi.
Uji kelayakan Destry berlangsung di ruang rapat Komisi XI DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (26/8/2026). Rapat dipimpin Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun dan dihadiri 23 anggota dari delapan fraksi.
Dalam paparannya, Destry menawarkan visi “Bank Indonesia, Sinergi Merah Putih untuk Kesejahteraan Rakyat Indonesia”. Visi tersebut merupakan kelanjutan dari pengalaman dan pemikirannya selama menjabat sebagai Deputi Gubernur Senior BI sejak 2019.
Menurut Destry, tantangan ekonomi nasional semakin kompleks akibat fragmentasi geopolitik, kerentanan pasar keuangan, serta perkembangan digitalisasi dan berbagai risikonya. Meski demikian, fundamental ekonomi Indonesia dinilai masih cukup kuat, ditandai pertumbuhan ekonomi, inflasi yang terkendali, ketahanan eksternal dan intermediasi perbankan yang solid.
Destry menyebut masih terdapat ruang untuk mendorong pertumbuhan kredit, salah satunya melalui optimalisasi undisbursed loan yang mencapai Rp2.548 triliun atau 21,8 persen dari plafon.
Jika dipercaya menjadi Gubernur BI, Destry akan menjalankan tiga misi dan lima inisiatif strategis. Tiga misi tersebut meliputi menjaga stabilitas sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, serta memperkuat sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan melalui Sinergi Merah Putih.
Lima inisiatif strategis yang ditawarkan mencakup penguatan bauran kebijakan BI, revitalisasi kebijakan lalu lintas devisa, penguatan keuangan inklusif dan keberlanjutan, penguatan tata kelola kelembagaan, serta Sinergi Merah Putih.
Dalam kebijakan moneter, Destry mengatakan BI-Rate akan diarahkan secara pre-emptive dan forward-looking untuk menjaga stabilitas rupiah sekaligus memberikan ruang bagi pertumbuhan ekonomi. Stabilisasi nilai tukar juga akan diperkuat melalui smart intervention.
Untuk sektor eksternal, pengawasan lalu lintas devisa berbasis digital dan subjek akan diperkuat, termasuk untuk menghadapi potensi underinvoicing. Sementara itu, inklusi keuangan dan keuangan syariah dinilai dapat menjadi salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi menuju target 8 persen.
Destry juga menekankan pentingnya penguatan tata kelola kelembagaan. Menurutnya, kredibilitas BI dibangun melalui integritas, konsistensi, inovasi dan sinergi dalam jangka panjang.
Sinergi Merah Putih menjadi benang merah dari seluruh kebijakan yang ditawarkan. Kolaborasi dengan pemerintah, otoritas dan berbagai pemangku kepentingan diarahkan untuk memperkuat ketahanan pangan, hilirisasi dan industrialisasi, pembangunan sumber daya manusia, pembangunan daerah, digitalisasi ekonomi serta reformasi kelembagaan.
Destry menegaskan sinergi tersebut tidak akan mengurangi independensi Bank Indonesia. Menurutnya, koordinasi lintas lembaga tetap diperlukan untuk menghadapi gejolak ekonomi global, namun harus berjalan sesuai kewenangan masing-masing.
Dalam sesi pendalaman, Anggota Komisi XI DPR Muhidin M Said mengingatkan pentingnya kecepatan Gubernur BI dalam mengambil kebijakan ketika menghadapi krisis. Anggota Komisi XI dari Fraksi NasDem Thoriq Majiddanor juga menyoroti BI-Rate yang berada di level 5,76 persen agar kebijakan stabilitas rupiah tidak membebani masyarakat dan pelaku UMKM.
Wakil Ketua Komisi XI DPR M. Hanif Dhakiri turut mengapresiasi gagasan Sinergi Merah Putih. Namun, ia meminta Destry memastikan batas yang jelas antara sinergi dengan independensi Bank Indonesia.
Menurut Hanif, Gubernur BI yang kuat bukan hanya mampu bekerja sama dengan pemerintah, tetapi juga memiliki ketegasan untuk menolak kebijakan pemerintah apabila tidak sesuai dengan kepentingan dan kewenangan Bank Indonesia.(DRI)
