FACEINDONESIA.CO.ID- Kementerian Pariwisata (Kemenpar) merilis data statistik pariwisata 2025 yang mencakup 10 Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) dan tiga Destinasi Pariwisata Regeneratif (DPR). Data tersebut diharapkan menjadi rujukan dalam merancang pembangunan pariwisata yang lebih efektif, berdampak, dan berdaya saing.
Sekretaris Kementerian Pariwisata Bayu Aji mengatakan, publikasi “Infografis Statistik Pariwisata Tahun 2025 di 10 DPP dan 3 DPR” merupakan bagian dari upaya Kemenpar menyediakan data statistik sektoral mengenai perkembangan berbagai indikator pariwisata di destinasi prioritas.
“Pembangunan pariwisata yang efektif dan berdaya saing tinggi harus didasarkan pada data yang akurat, lengkap, dan terkini. Data statistik adalah navigasi utama agar setiap rupiah dapat memberikan dampak yang terukur bagi perekonomian masyarakat,” kata Bayu saat peluncuran infografis di Jakarta, Kamis (20/8/2026).
Sepuluh DPP yang tercakup dalam publikasi tersebut yakni Danau Toba, Borobudur-Yogyakarta-Prambanan, Lombok-Gili Tramena, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai. Sementara tiga DPR meliputi Bali, Greater Jakarta, dan Kepulauan Riau.
Publikasi ini disusun Biro Data dan Sistem Informasi Kemenpar melalui kolaborasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) serta Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM.
Terdapat delapan indikator statistik yang disajikan, antara lain jumlah kunjungan dan rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara (wisman) dan wisatawan nusantara (wisnus), realisasi investasi pariwisata, jumlah tenaga kerja pariwisata, PDRB sektor akomodasi serta makan dan minum, profil usaha akomodasi dan makan minum, serta profil usaha objek daya tarik wisata (ODTW) komersial.
Data tersebut memberikan gambaran mengenai aktivitas pariwisata sekaligus kontribusinya terhadap perekonomian di berbagai destinasi.
Di Bali, jumlah kunjungan wisman sepanjang 2025 mencapai 7,04 juta dengan rata-rata lama tinggal 9,04 malam. Realisasi investasi pariwisata di Bali pada periode yang sama mencapai Rp16,05 triliun.
Sementara itu, di Greater Jakarta, realisasi investasi pariwisata mencapai Rp23,74 triliun dengan jumlah kunjungan wisnus sebanyak 293 juta.
Aktivitas wisata juga tercatat tinggi di sejumlah destinasi prioritas. Borobudur-Yogyakarta-Prambanan mencatat 56,19 juta kunjungan wisnus, sedangkan Bromo-Tengger-Semeru mencapai 50,89 juta kunjungan.
Bayu menegaskan, data tersebut bukan sekadar catatan historis, tetapi menjadi pijakan dalam menyusun kebijakan dan langkah pembangunan pariwisata pada tahun-tahun mendatang.
Menurutnya, penyusunan statistik melalui kolaborasi lintas sektor juga mencerminkan komitmen pemerintah dalam menerapkan Satu Data Indonesia (SDI) serta meningkatkan kualitas statistik sektoral.
Dengan data yang terstandardisasi dan terintegrasi, pemerintah pusat dan daerah diharapkan memiliki rujukan yang sama untuk menyusun perencanaan, menentukan prioritas program, serta mengukur dampak pembangunan pariwisata terhadap masyarakat dan perekonomian daerah.
Kepala Biro Data dan Sistem Informasi Kemenpar Nova Arisne mengatakan, peluncuran infografis tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat tata kelola data pariwisata agar tersedia data yang akurat dan dapat dimanfaatkan berbagai pemangku kepentingan.
“Data memiliki peran yang sangat strategis dalam pembangunan pariwisata. Oleh karena itu, penguatan pengelolaan data statistik pariwisata menjadi salah satu hal yang terus kami upayakan,” ujar Nova.
Ia menambahkan, data berkualitas semakin dibutuhkan untuk mendukung pembangunan pariwisata yang tepat sasaran. Data tidak hanya digunakan untuk melihat perkembangan sektor pariwisata, tetapi juga menjadi dasar penentuan kebijakan dan evaluasi dampak program di setiap destinasi.
Peluncuran infografis tersebut dilanjutkan dengan Lokakarya Data Statistik Pariwisata di 10 DPP dan 3 DPR Triwulan I Tahun 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari penguatan koordinasi dan sinkronisasi data antarpemangku kepentingan.
Kemenpar berharap penguatan tata kelola dan integrasi data dapat membuat pembangunan pariwisata di berbagai destinasi semakin terukur dan tepat sasaran. Data yang akurat juga diharapkan membantu pemerintah, dunia usaha, dan pemangku kepentingan dalam mengembangkan potensi destinasi sekaligus meningkatkan manfaat pariwisata bagi masyarakat dan perekonomian daerah.(SAN)
