FACEINDONESIA.CO.ID – Pemerintah menyiapkan berbagai strategi guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah tekanan global yang memicu penguatan dolar AS. Langkah yang ditempuh antara lain kerja sama swap currency, penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) non dolar, hingga aktivasi dana intervensi pasar obligasi.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan, Pemerintah bersama Bank Indonesia telah menjalankan skema swap currency dengan sejumlah negara seperti China, Jepang, dan Korea Selatan untuk memperkuat stabilitas rupiah.
Selain itu, Pemerintah juga mulai menyiapkan penerbitan SBN dengan denominasi selain dolar AS, di antaranya yuan China dan yen Jepang. Kebijakan tersebut diharapkan dapat mengurangi tekanan terhadap kebutuhan dolar AS di pasar domestik.
Airlangga menjelaskan, tingginya permintaan dolar saat ini dipicu faktor musiman, seperti kebutuhan valuta asing untuk ibadah haji dan pembayaran dividen perusahaan pada kuartal II-2026. Menurutnya, pelemahan mata uang tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga dialami banyak negara berkembang.
Pemerintah bersama BI pun terus memantau perkembangan nilai tukar rupiah dengan membandingkan kondisi negara-negara sejenis (peer country) agar kebijakan yang diambil tetap terukur dan tidak reaktif terhadap fluktuasi harian pasar.
Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan Pemerintah mulai mengaktifkan instrumen stabilisasi pasar, salah satunya melalui Bond Stabilization Fund (BSF).
Melalui instrumen tersebut, Pemerintah dapat melakukan intervensi di pasar obligasi atau SBN guna menjaga harga surat utang negara agar tidak jatuh saat terjadi tekanan jual dari investor. Langkah ini juga dilakukan untuk menekan risiko capital loss investor asing dan menjaga arus modal tetap stabil.
Tekanan terhadap rupiah terjadi di tengah tingginya suku bunga AS dan meningkatnya tensi geopolitik global yang mendorong investor memburu aset aman (safe haven), terutama dolar AS.
Di sisi lain, Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda mengingatkan Pemerintah agar mewaspadai potensi inflasi impor akibat pelemahan rupiah dan kenaikan biaya distribusi global.
Menurut Huda, dampak mulai terlihat pada sejumlah produk berbahan impor seperti plastik dan barang kemasan yang mengalami kenaikan harga.
Ia meminta Pemerintah menjaga distribusi, memperkuat pasokan bahan baku domestik, serta menjaga stabilitas nilai tukar agar daya beli masyarakat tidak semakin tertekan. (San)
